Templates by BIGtheme NET
Rumah » informasi » Khairul Ghazali Dirikan Pesantren Untuk Anak – Anak Mantan Dan Korban Teroris Di Kab. Deli Serdang

Khairul Ghazali Dirikan Pesantren Untuk Anak – Anak Mantan Dan Korban Teroris Di Kab. Deli Serdang

Khairul-Ghazali-Boneka-BNPT

Tidak ada yang mustahil jika seseorang ingin berubah, sekalipun ia merupakan seorang terpidana kasus kelompok radikal. Hal itulah yang dibuktikan Khairul Ghozali, salah seorang mantan teroris kasus perampokan Bank CIMB Niaga yang terjadi beberapa tahun silam di Medan.

Sabtu (16/1), mantan teroris ini mendirikan sebuah Pesantren Darusy Syifa di Desa Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

Ghozali menjelaskan alasan mendirikan pesantren ini, hanya untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak mantan dan korban teroris agar mendapatkan pendidikan. Karena pasca orangtua, keluarga mereka ditangkap, negara melakukan pembiaran terhadap keluarga mereka.

“Seperti kita ketahui, pasca terjadi tindakan terorisme yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga mereka, menyebabkan keluarga dan keturunan mereka dikucilkan masyarakat. Karena itulah saya tergerak untuk membuat pesantren ini,” ungkapnya.

Lebih jauh Ghozali menjelaskan, nantinya para santri yang berasal dari keluarga teroris akan diberikan pemahaman tentang Islam yang sebenarnya. Sehingga kedepannya tidak akan mengikuti jejak dari para pendahulunya.

“Kita akan ajarkan bagaimana Islam sebenarnya. Agar mereka (santri,red) tidak salah paham dan terjerumus seperti para pendahulu mereka,” pungkasnya.

Pada berita sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Usman Saut, yang turut hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan pesantren tersebut, sempat mengucapkan akan mengusulkan perubahan pada Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang terorisme, yaitu memasukkan Sistem Pembinaan, Pencegahan dan Rehabilitasi dalam Undang-Undang tersebut.

Karena saat ini, UU nomor 15 tahun 2003 hanya mengatur soal penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemutusan hukuman. Padahal saat ini dalam menangani kasus terorisme, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan.

“Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyatakan keluar dari NKRI untuk membentuk Negara Khilafah saat ini belum dapat di proses secara hukum. Maka dalam revisi Undang-Undang Terorisme nantinya, tindakan itu merupakan suatu kegiatan yang dinilai melanggar hukum atau makar. Sehingga kedepannya dapat diproses secara hukum yang berlaku,” jelasnya.

sumber : waspadaonline

Tentang fkptsumut

fkptsumut